Komisi V DPR RI Turun Bahas Banjir di Bengkulu

Bersama Pemprov/Kota/Kabupaten

 

RK ONLINE - Dalam upaya mengoptimalkan pencegahan hingga penaganan bencana khususnya banjir di wilayah ini, digelar Rapat Tim Komisi V DPR RI Bersama Gubernur Bengkulu, Forkopimda, Bupati/Walikota, dan Stakeholder terkait tentang Infrastruktur dan Penanganan banjir di Provinsi Bengkulu, Jumat (2/8) kemarin di Gedung Raya Balai Raya Semarak. 

Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyampaikan, rapat yang dilaksanakan membahas terkait penataan kerusakan terutama infrastruktur wilayah yang ada akibat banjir. Serta terkait keluarga/ masyarakat  yang terkena dampak bencana banjir yang terjadi.  "Dari dua sisi tersebut sebagai penanganan dampak kerusakan dan masyarakat yang terdampak. Untuk itu kita minta BNPB dan Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota untuk mendata dengan betul-betul info grafis data terdampak bencana didaerah masing-masing dengan lengkap," papar gubernur Rohidin. 

Dirinya menambahkan, asessment kerusakan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan sebagainya harus jelas kuantitasnya. Sehingga secepatnya dapat dialokasikan dan ditentukan bagaimana penanganannya dengan baik.  "Kebutuhan logistik maupun kerusakan infrastruktur sedang kita data. Kita juga dapat alokasi dari Kementrian Sosial, mudah-mudahan dapat segera kita distribusikan bagi masyarakat terdampak banjir di daerah," ungkap gubernur Rohidin. 

Sedangkan terkait status kebencanaan untuk wilayah Provinsi Bengkulu sendiri dirinya menyatakan akan dilakukan evaluasi. Untuk pemerintah daerah sendiri sudah ada dua wilayah yang ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Yang ditetapkan oleh walikota dan bupati masing-masing.  "Kita akan evaluasi dulu hari ini. Saya perlu mendapatkan data dari bupati/walikota setelah itu akan kita tetapkan nilai status kebencanaan. Tingkat provinsi merupakan akumulasi dari data Kabupaten/Kota. Sedangkan bupati dan walikota sebagian sudah menetapkan," papar gubernur Rohidin. 

 

BACA JUGA:Dampak Banjir, Sekretariat DPRD Provinsi Inventarisir Dokumen

 

Lebih lanjut, dengan melihat kondisi saat ini gubernur menegaskan jika bencana banjir menjadi peringatan dini bagi Pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan terutama bagi saluran air yang harus dapat maksimal. "Dan diminta Kabupaten/kota dimana saluran air yang terhubung atau tersumbat dapat ditangani agar memperlancar aliran air sehingga mengurangi banjir yang lebih berat," pungkas gubernur Rohidin. 

Sementara itu, Wakil Ketua II Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE,M.Si mengatakan, pihaknya dari Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu, dengan tujuan mencari solusi penanganan banjir di Provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu.  "Kami sudah menginventarisir permasalahan yang disampaikan bupati dan walikota yang nantinya akan kita sinkronkan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR," kata Andi. 

Ia mengakui alokasi anggaran penanggulangan banjir dari Kementrian PUPR masih sangat terbatas, sehingga dengan adanya kunjungan kerja spesifik yang dilakukan dapat mengangkat pengalokasian dana untuk Provinsi Bengkulu dalam penanganan banjir. 

Terlebih balai pengelola air Kementrian PUPR hanya ada anggaran Rp 200 miliar dan sudah termasuk belanja pegawai dan belanja modal. Belanja modal hanya sekitar Rp 70 miliar saja dan hal tersebut sangat tidak memungkinkan dapat menyelesaikan atau mereduksi dampak banjir yang ada di Kota Bengkulu.  "Untuk itu, kami akan terus mendorong bagaimana supaya ada optimalisasi peningkatan anggaran terhadap balai-balai yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dapat direduksi seminimal mungkin," singkat Andi.

Sumber: