Dewan Sayangkan Program JKN-KIS Belum Maksimal

RK ONLINE - Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dinilai DPRD Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum berjalan maksimal meski sudah dianggarkan. Ketua komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mempertanyakan program tersebut lantaran dalam realisasinya tidak terserap maksimal, padahal sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 33,4 miliar bersumber dari APBD Provinsi.

"Program itu termasuk salah satu program layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi targetnya menyentuh masyarakat secara menyeluruh terutama masyarakat yang tergolong kurang mampu. Namun tidak terserap secara maksimal, sangat disayangkan," kata Edwar.

Ditambahkannya, program JKN-KIS merupakan program layanan kesehatan yang baik dan menjadi salah satu kesempatan bagi pemerintah untuk meringankan masyarakat pada sektor kesehatan. Sehingga sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik padahal telah dialokasikan.

"Sangat di sayangkan jika tidak dimanfaatkan, apalagi dari alokasi pemerintah pusat Bengkulu masih kekurangan kepesertaan mencapai 30 ribu, " lanjutnya.
Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu untuk segera melengkapi kekurangan kepesertaan dan mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga program dapat berjalan dengan baik.

"Kita mendorong agar Dinkes Provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga serapannya nanti dapat maksimal," pungkas Edwar.

Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, S.KM, M.Kes, M.Si menyampaikan program JKN-KIS sudah berjalan sejak tahun 2020 namun terhambat akan data yang dikirimkan kabupaten/kota dalam mengisi kepesertaan.

"Dari bulan Desember tahun lalu kita mulai mendata, apalagi ada 144 ribu alokasi kepesertaan yang dianggarkan APBN, namun masih kekurangan 30 ribu peserta karena data yang diminta dari kabupaten/kota masih kesulitan. Hal ini lantaran data usulan langsung dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu khususnya dari Dinsos sering bermasalah seperti data ganda, tidak sesuai KK, dan lainnya," jelasnya.

Herwan menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti kekurangan kepesertaan program JKN-KIS, dan berharap serapan anggaran untuk JKN-KIS ini bisa maksimal dan menyentuh masyarakat hingga batas waktu Juni mendatang.

"Kita imbau kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan, dan selalu berkoordinasi terhadap apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam realisasinya," pungkasnya.

 

Pewarta : Gatot Julian/Krn

Sumber: