Katalog Offline

sertifikat TKDN. Toh tidak dicekal. Tidak diperiksa. 

 

Dan lagi, mereka memang bisa mempertanggungjawabkan TKDN-nya lebih dari 40 persen –di depan Tuhan sekalipun.

 

Tapi, yang membeli barang itu bukan Tuhan.

 

Para pejabat pembeli barang memerlukan sertifikat itu. Agar tidak dianggap salah. Sertifikat bisa lebih penting daripada kenyataan.

 

”Merdeka e-katalog” model LKPP sekarang ini bisa jadi membingungkan calon pembeli. Di pusat maupun daerah. Begitu banyak pilihan. Terlalu 

 

banyak. Begitu ragam harga. Begitu bervariasi kualitasnya.

 

Mana yang akan dipilih untuk dibeli? Yang paling murah? Yang paling baik? Yang paling cocok?

 

Bisakah pemilik barang yang paling murah mempersoalkan pejabat yang membeli barang lebih mahal? Siapa yang mengawasi?

Sumber: