Prihatin Kades di Kepahiang Masuk Penjara, Mendes PDTT Ingatkan Kelola DD Harus Terbuka

RK ONLINE - Mengunjungi Kabupaten Kepahiang, Kamis (25/03/2021) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd fokus memantau perkembangan desa. Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) pertamanya di Kabupaten Kepahiang kemarin, transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) menjadi atensi utamanya kepada seluruh jajaran Pemerintah Desa (Pemdes). Mendes Halim mengatakan, DD sudah membawa banyak perubahan di desa di seluruh daerah di Indonesia. Bukan saja bidang pembangunan infrastruktur, DD juga sudah banyak membawa perubahan terhadap Sumber Daya Masyarakat (SDM). Meskipun tidak terlihat signifikan, Mendes Halim yakin secara perlahan pengelolaan DD yang baik juga sudah meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. "Karena memang sejak awal DD diprogramkan untuk percepatan pembangunan di tingkat desa baik infrastruktur maupun SDM-nya," terang Mendes Halim. Dengan banyaknya manfaat DD ini, melalui Kunker ini ia menegaskan kepada seluruh Pemdes khususnya di Kabupaten Kepahiang supaya pengelolaan DD dilakukan dengan benar - benar mewujudkan transparansi. Diantaranya pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan banyak Stake Holder dan pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tempat umum dan strategis. "Prinsipnya semakin banyak orang tahu, semakin banyak pula yang mengawasi dan semakin kecil pula peluang penyimpangan DD akan terjadi. Sebab dari awal, DD juga diprogramkan dengan sistem pengawasan langsung dari masyarakat. Kalau ada pemerintah desa yang menolak melakukannya (Terbuka, red) maka itu patut untuk dipertanyakan," ungkapnya. Selanjutnya. Mendes Halim mengatakan, DD merupakan anggaran yang dialokasikan melalui APBN khusus untuk desa. Diterapkan melalui kesepakatan desa dengan cara swadaya masyarakat dan sistem pelaporannya juga dibuat dengan sangat sederhana. Karena itu ketika mengetahui ada Kades dan perangkat desa di Kabupaten Kepahiang berakhir di balik jeruji besi lantaran salah dalam mengelola DD, Mendes Halim mengaku dirinya sangat prihatin. "Padahal kuncinya hanya 1, yakni transparans. Karena kalau transfarans ini benar - benar diwujudkan, saya jamin tidak akan ada Kades dan perangkat desa yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum," pungkasnya. Mendes Halim dan rombongan tiba di Rumdin Bupati Kepahiang tepat pukul 09.46 WIB. Dikoordinatori oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepahiang, Ir. Ris Irianto, M.Si, Kunker pertama Mendes Halim disambut langsung Wabup Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip, Ketua TP PKK Kabupaten Kepahiang Ny. Efie M. Hidayatullah beserta rombongan. Setelah menyempatkan diri berbincang - bincang dengan jajaran OPD dan Forkopimda Kepahiang, Mendes Halim langsung memantau situasi dan kondisi BUMDes di Desa Baratwetan Kecamatan Kabawetan, sebagai salah satu sampel desa di Kabupaten Kepahiang. Dilanjutkan menyambangi Desa Sidorejo dan kawasan wisata Kepahiang Mountain Valley. Usai Isoma tepat pukul 12.49 WIB, Mendes Halim dan rombongan bertolak menuju Kota Bengkulu. Wabup Nata mengaku sangat mengapresiasi Mendes Halim yang sudah bersedia menyambangi Kabupaten Kepahiang. Bahkan Nata berharap kalau Kunker Mendes ini dapat berdampak baik terhadap suplay anggaran DD di Kabupaten Kepahiang. "Beliau keliling memantau situasi dan kondisi desa di Kabupaten Kepahiang. Mudah - mudahan nanti ke depan hasil Kunker ini bisa dijadikan pertimbangannya untuk memberi bantuan ke desa - desa yang ada di Kabupaten Kepahiang," singkat Nata. Pewarta : Hendika Andesta 

Sumber: