HUT Kepahiang Tanpa Hiburan Rakyat, Bupati:Dampak Pemangkasan TKD 2026!
HUT Kepahiang Tanpa Hiburan Rakyat, Bupati:Dampak Pemangkasan TKD 2026!--Istimewa
Radarkepahiang.id - Dampak pemangkasan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2026 bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sangatlah besar. Tak hanya realisasi pembangunan infrastruktur, program dan kegiatan yang terhambat, namun agenda penting seperti acara peringatan hari jadi Kabupaten Kepahiang ke-22 tahun depan juga tidak dilaksanakan.
BACA JUGA:Manfaatkan Aplikasi Ini! Dapatkan Saldo DANA Gratis Rp350.000
BACA JUGA:Kepahiang Geger! Diduga 3 Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Guci
Biasanya, sebelum hari puncak HUT Kabupaten Kepahiang dilaksanakan berbagai agenda kegiatan perlombaan, yang memberikan hiburan kepada masyarakat. Bupati Kepahiang H. Zurdinata, S.Ip mengatakan bukan hanya hiburan rakyat yang tiadakan, namun upacara peringatan pun tidak dilaksanakan.
Ini diketahui saat Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melaksanakan rapat persiapan peringatan HUT Kabupaten Kepahiang, pada Selasa 9 Desember 2025, kemarin.
BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Diskominfo Kepahiang Lakukan Monev PPID!
BACA JUGA:Sudah 2 Kali Dipanggil, Tersangka Kasus Korupsi di RSUD Kepahiang Akhirnya Bertambah!
"Daerah kita mengalami efesiensi anggaran cukup besar dampak TKD 2026 ini, sehingga peringatan HUT Kepahiang ke-22 hanya digelar rapat paripurna istimewa di DPRD Kepahiang saja," kata Bupati Zurdinata.
Penghematan anggaran tersebut, kata Bupati Zurdinata, bukan tanpa alasan, setiap kali menyelenggarakan peringatan seperti upacara bendera, pesta rakyat dan sejumlah hiburan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kemudian, ia tidak ingin membebani OPD menyelenggarakan kegiatan, karena tidak tersedianya anggaran.
BACA JUGA:Berlangsung Tertutup, 18 Kades di Kepahiang Temui Dewan Terkait DD Non Earmark
BACA JUGA:Cara Mengurangi Stres Harian Tanpa Harus Liburan Jauh
"Untuk melaksanakan kegiatan yang besar, itu tidak mungkin, bukan dasar keinginan, tapi kemampuan keuangan daerah," ungkap bupati.
Sumber:


