Karena Hal Ini, Tenaga Honorer Terancam Tak Dapat NI PPPK

Radarkepahiang.id - Meski tahapan penyerahan berkas administrasi syarat dan ketentuan pemberkasan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fisik sudah diserahkan tenaga honorer ke BKDPSDM Kepahiang, belum memastikan tenaga honorer lolos PPPK. Sebab, Pemkab Kepahiang akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap masing-masing berkas yang diserahkan tenaga honorer.

BACA JUGA:Pengisian DRH di SSCASN, Tenaga Honorer Diminta Cek Berkala!

BACA JUGA:Jadi Bahan Evaluasi, Kepala OPD Wajib Miliki Kualifikasi dan Kompetensi!

Sekretaris Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd mengatakan salah satu syarat krusial yang dicek kebenarannya oleh Pemkab Kepahiang adalah Surat Keputusan (SK) keaktifan tenaga honorer selama dua tahun tanpa terputus.

BACA JUGA:Ada Saldo DANA Rp200 Ribu dari Game Penghasil Uang Tercepat

BACA JUGA:Menteri Desa PDTT Ajak RBMG Berkolaborasi dan Ambil Peran Tingkatkan Potensi Wisata di Pedesaan

"Surat keterangan aktif ini dibutuhkan memastikan bahwa yang bersangkutan masih aktif bertugas selama dua tahun terakhir, ini untuk menjamin yang bersangkutan masih aktif diinstansi tersebut," jelas Sekda.

 

Sekda menjelaskan, jika terbukti tidak aktif sesuai dengan syarat dan ketentuan, sebab honorer yang tidak aktif akan jadi temuan dan digugurkan. Otomatis, tenaga honorer bersangkutan akan batal mendapatkan nomor induk PPPK.

BACA JUGA:Per Semester I 2025, Pemkab Kepahiang Terima Rp4 Miliar dari Opsen Pajak

BACA JUGA:Jelang Pengibaran Bendera HUT RI, Pemkab Kepahiang Matangkan Kesiapan 35 Paskibraka

"Bagi yang sudah menyerahkan berkas ke BKDPSDM, itu akan diverifikasi dan divalidasi lagi, utamanya surat keaktifan masa keaktifan kerjanya. Jika terbukti tidak aktif, artinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka dipastikan tidak mendapatkan NI PPPK," ujar Sekda.

Sumber: