Defisit Tersisa Rp4,6 Miliar, Banggar Dorong Peningkatan PAD di APBD Perubahan TA 2025
Defisit Tersisa Rp4,6 Miliar, Banggar Dorong Peningkatan PAD di APBD Perubahan TA 2025--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Pembahasan Anggaran Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 terus dikebut Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepahiang. Lanjutan pembahasan anggaran berhasil menekan defisit yang semula Rp14,8 miliar terisa menjadi Rp4,6 miliar.
BACA JUGA:Tingkatkan Swasembada Pangan, Pemkab Kepahiang Sambut Baik Program Cetak Sawah Baru
BACA JUGA:Besok Terakhir Pemberkasan PPPK, Tapi Halaman SSCASN Masih Belum Bisa Dibuka
Berhasil menurunkan angka defisit, antara Banggar dan TAPD Kepahiang melakukan rasionalisasi pada struktur belanja dalam perubahan APBD 2025. Dengan demikian, Banggar dan TPAD akan menyepakati sejumlah program yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini dalam rangka menekan angka defisit menjadi nol rupiah.
"Sisa defisit anggaran ini akan ditekan menjadi Rp0, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD wajib dirasionalisasikan," ujar Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, SE M.Sc.
BACA JUGA:Tindaklanjut LHP BPK Pada 4 OPD Ini Masih Rendah!
BACA JUGA:Pemangkasan Pohon, Hari Ini Kepahiang Mati Lampu 8 Jam, Cek Titiknya!
Gregory menegaskan, agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengoptimalkan proyeksi pendapatan asli daerah dengan menggali berbagai potensi pendapatan yang tersedia. Pendapatan yang telah disampaikan dinilai sudah dan realistis untuk mendukung struktur perubahan APBD 2025.
"Oleh karena itu, fokus pembahasan saat ini bergeser pada penyisiran belanja daerah yang sebelumnya telah diinventarisir oleh TAPD melalui formasi kebijakan yang disusun. Kita mendorong Pemkab Kepahiang untuk meningkatkan PAD," jelas Gregory.
BACA JUGA:'Terseret' Kasus Korupsi, Hari Ini 2 Mantan Unsur Pimpinan DPRD Kepahiang Diperiksa Jaksa
BACA JUGA:Selamat! Kamu Dapat Saldo DANA Rp553.000, Begini Caranya
Sementara itu, Wakil Ketua TAPD Kepahiang M. Salihin, S.Hut M.Si menjelaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengklarifikasi dan memastikan urgensi program kerja yang telah diusulkan.
Sumber:
- Share:
