Kebijakan pemerintah untuk pemenuhan ASN tahun 2024 memprioritaskan pelayanan dasar, terutama tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah juga berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
BACA JUGA:Tanpa Tes, Begini Potensi Pengangkatan 2,3 Juta Tenaga Honorer Menjadi ASN Tahun 2024
Pada tahun ini, pemerintah tetap merekrut lulusan baru melalui seleksi CPNS dengan harapan mengurangi dampak transformasi digital. Rekrutmen ASN diarahkan untuk mendukung talenta digital, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi serta pelayanan publik.
Seluruh seleksi CPNS dan PPPK secara nasional akan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Untuk penataan pegawai non-ASN, sesuai UU ASN terbaru, seleksi CASN tahun 2024 akan digunakan. Penataan ini diharapkan dapat diselesaikan paling lambat Desember 2024.
Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI sepakat bahwa pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN akan mengikuti seleksi CASN tahun 2024.
BACA JUGA:Pemerintah Fokus Pengembangan ASN Melalui Rancangan Peraturan Baru
Hasilnya akan menentukan status PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kemampuan keuangan instansi pemerintah. Instansi tanpa kemampuan keuangan akan mengangkat pegawai non-ASN sebagai PPPK Paruh Waktu, dengan kemungkinan menjadi PPPK Penuh Waktu seiring dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan instansi, tanpa pengurangan penghasilan, PHK massal, atau penambahan beban anggaran.
Menteri Anas mengajak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan alokasi formasi melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi), guna mendukung optimalisasi reformasi birokrasi melalui peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
BACA JUGA:Selama Tahapan Pemilu, Bawaslu Temukan Puluhan Pelanggaran Netralitas ASN dan TNI