Selama ini, pemerintah telah beberapa kali menerapkan moratorium penerimaan PNS. Menurutnya, hal ini perlu terus dilakukan untuk menjaga agar rasio PNS tidak berlebihan dalam menyediakan pelayanan.
Terlebih lagi, anggaran yang dibutuhkan untuk belanja pegawai relatif besar dibandingkan dengan pos-pos lain yang sebenarnya memiliki potensi untuk mendorong perekonomian, seperti belanja modal atau subsidi.
BACA JUGA:Ini Alasan Dirjen GTK Nunuk Suryani Cetuskan Penghapusan Kontrak Guru PPPK!
"Oleh karena itu, menurut saya, pemantauan terhadap rasio ideal antara jumlah PNS dan pelayanan publik yang mereka lakukan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana jumlah PNS yang perlu disediakan oleh pemerintah," tegasnya.