Sultan juga meminta agar daerah dengan aktivitas ekonomi yang relatif intensif namun angka pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional seperti Bengkulu dapat diberikan kuota BBM bersubsidi yang lebih.
Ia juga menyebut bahwa kurangnya pasokan BBM bersubsidi telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di Bengkulu pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Info CPNS, KemenPANRB Sebut Jadwal Pendaftaran dan Formasi CPNS Diumumkan Bulan Depan
"Pertalite menjadi BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Sehingga kami mewanti-wanti agar pembatasan pembelian Pertalite justru mengganggu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah," Ungkapnya.
Oleh karena itu, Sultan meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk meninjau kembali keputusan pembatasan pembelian Pertalite ini.
Menurut Sultan, daerah seperti Bengkulu memiliki potensi ekonomi pada sektor perkebunan dan perikanan berskala menengah yang intensif menerapkan mekanisasi dan teknologi tepat guna.
"Kami berharap pemerintah melalui kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk meninjau kembali keputusan pembatasan pembelian Pertalite ini. Pemetaan wilayah yang dibatasi distribusi Pertalite harus didasarkan pada pertimbangan potensi ekonomi khususnya SDA di daerah terkait," demikian Sultan.
BACA JUGA:Segera Persiapkan Diri, Ini Referensi Tes Intelegensi Umum CPNS 2023
Pemerintah perlu mengidentifikasi secara cermat pemetaan potensi ekonomi sebelum memutuskan untuk membatasi pembelian Pertalite di daerah tersebut.
Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat bahwa pada triwulan pertama tahun 2023, perekonomian di Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 4,07 persen dibanding pada triwulan pertama tahun 2022.