"Kita sedang simpulkan opsi yang terbaik dimana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin, tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman Non ASN ini berjasa," ujar MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas.
Hal ini jelas menjadi berita yang menenangkan hati pegawai honorer, mengingat banyaknya honorer yang mengantungkan nasibnya pada statusnya tersebut.
BACA JUGA:Bisa Dapat Reward, Simak Cara Cepat Daftar Aplikasi MyPertamina dan Website MyPertamina
Sebeb sesuai dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh MenPAN RB Anas, opsi yang saat ini dicari oleh pemerintah adalah opsi jalan tengah yang wajib memiliki 3 indikator tertentu.
Adapun 3 faktor pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakaan penataan tenaga honorer Non ASN sebagai berikut:
1. Tidak Terlalu Membebani Anggaran (Beban Fisikal)
2. Prioritas Tanpa Penghapusan
3. Tidak Menganggu Pelayanan Publik
BACA JUGA:Terkait Penundaan Pemilu 2024, Presiden Jokowi Dukung KPU Uji Banding Putusan PN Jakpus!
Pemerintah juga membenarkan kalau selama ini, eksistensi tenaga honorer Non ASN sangat dibutuhkan, khususnya dalam membantu pelayanan publik terhadap masyakarakat.