MenPAN RB ini mengungkapkan, setiap hari Kementerian PAN RB menerima tamu dari berbagai daerah. Mereka datang untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PAN RB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.
Seperti belum lama ini, Anas mengatakan jika KemenPAN RB menerima kunjungan dari jajaran pemerintahan yang sangat jauh, yakni Sumatera dan Kalimantan yang datang untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan yang jumlahnya mencapai 5 - 10 orang. Dengan demikian menurut Anas, jarak yang sangat jauh ini tentu akan menelan anggaran yang tidak sedikit.
Maka dari itu dirinya menekankan kalau nantinya, kegiatan-kegiatan konsultasi akan dipilah dan lebih ditekankan dilaksanakan secara online. Hal ini bertujuan untuk lebih memprioritaskan pemanfaatan anggaran ke arah yang langsung berdampak kepada masyarakat.
BACA JUGA:MANTAP! Besaran Dana Desa 2023 Kabupaten Kepahiang Bertambah, Ini Daftar Prioritas Pemanfaatannya
"Sekarang konsultasi kita online saja. Setiap hari ada layanan konsultasi via online. Hal ini untuk menghemat agar Pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono melaporkan kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia September 2022, mencapai 26,36 juta jiwa. Jumlah ini menurutnya naik dibanding data Maret 2022 yang hanya 26.16 juta jiwa.
"Tapi angka ini masih lebih rendah 0,14 juta orang kalau dibandingkan dengan september 2021," sampai Margo Yuwono beberapa waktu lalu.
Di sisi lainnya Presiden Jokowi menekankan agar seluruh pemerintah di tingkat daerah, memfokuskan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada 2024. Sebab menurut Presiden Jokowi, sampai saat ini masih ada 14 provinsi di Indonesia yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata nasional.