DPRD Kepahiang Tegaskan Pemkab Harus Segera Bayar Honor THL

RK ONLINE - Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian, Defandra, M.Si menyayangkan belum dibayarkannya honor Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga kontrak selama 3 bulan terakhir. Karena menurut Andrian, anggaran honor 1.200 THL di lingkungan Pemkab Kepahiang sudah dianggarkan dalam APBD 2020 Rp 10 miliar untuk setahun. Terkait penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mulai diterapkan tahun 2021, diminta untuk tidak menjadi kendala pembayaran honor THL. "Keterlambatan pencairan keuangan daerah disinyalir lantaran adanya penerapan SIPD. Namun kita minta agar ini tidak menjadi kendala apalagi menjadi alasan telatnya pencairan honor THL. Kami dari DPRD tegaskan, honor THL harus segera dicairkan. Karena pengaduan soal honor THL belum dibayarkan sudah masuk ke kami," sampai Andrian, Rabu (07/04/2021). Lebih lanjut dikatakannya, alasan OPD belum dibayarkan honor THL terkait dengan sistem informasi pemerintahan daerah perubahan dari SIMDA. "Sulit melakukan adaptasi, itu penyebab keterlambatan pencairan keuangan pada OPD. Tapi tetap saja apapun alasannya, harapan kita dalam waktu dekat segera dibayarkan (Honor THL)," tegas Andrian. Andrian mengakui, perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD menyebabkan pengelolaan keuangan di OPD - OPD ikut terhambat. Meskipun sebenarnya seluruh anggaran yang dialokasikan pada APBD TA 2021 sudah bisa direalisasikan. "Sebenarnya anggaran sudah bisa direalisasikan. Untuk anggaran THL ini Rp 10 miliar dianggarkan di APBD 2021. Namun itu tadi, kendala belum bisa terealisasinya anggaran karena sistem SIPD. Karena OPD masih beradaptasi dengan sistem baru ini," jelas Andrian. Andrian menambahkan, pemerintah daerah sudah diintruksikan untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK. Hanya saja lantaran keterbatasan keuangan daerah dan kebutuhan sumber daya manusia, tenaga kontrak masih dibutuhkan. "Sebenarnya pemerintah daerah sudah diharuskan merekrut PPPK. Tapi karena kebutuhan SDM yang tinggi, tenaga kontrak masih dipertahankan. Ini juga masih diimbangi dengan keterbatasan keuangan daerah," demikian Andrian. Pewarta : Reka Fitriani