Rapat Tepra Semester 1, Segini Realisasi Anggaran OPD Jajaran Pemkab Kepahiang!

Radarkepahiang.id - Pemkab Kepahiang Kepahiang menggelar monitoring realisasi anggaran semester 1 melalui rapat Tim Evaluasi Pengawasan realisasi anggaran atau yang biasa disebut rapat Tepra. Dipimpin Bupati Kepahiang, Dr. Ir H. Hidayattulah Sjahid, MM, IPU, rapat Tepra semester I tahun 2024 ini berlangsung di ruang Command Center Pemkab Kepahiang, Kamis 4 Juli 2024.

BACA JUGA:Relokasi TPS Sementara Gagal Karena Ditolak Warga, DLH Kepahiang Simalakama!

Dalam pelaksanaannya, bupati Kepahiang berharap kepada OPD untuk lebih serius dalam melaksanakan realiasi anggaran. Proses pencairan juga harus mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

 

"Kepada OPD yang realisasi anggaran masih rendah, hendaknya disegerakan pada awal semester II tahun ini, jangan ditunda hingga akhir tahun. Begitu juga dengan kelengkapan bukti realisasi anggaran, jangan sampai ditunda-tunda," sampai bupati Kepahiang.

BACA JUGA:Jemaah Haji Asal Kepahiang Tinggal di Mekkah, Baru Dipulangkan 10 Juli!

Sementara itu dalam laporannya, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Hairah Aryani, S.Sos dalam laporannya mengatakan jika pada semester I tahun 2024, realisasi anggaran masih berada pada angka 32,4% dari target 37% dengan angka deviasi -4,6%. Hairah juga melaporkan ada 14 OPD yang penyerapan anggaran dibawah 37%.

 

"Penyebab masih kurangnya serapan anggaran OPD ini, karena sebagian belum melakukan pelaporan dan ada juga yang masih dalam proses penyerapan di Badan Keuangan Daerah (BKD)," sampai Hairah.

BACA JUGA:Tak Dapat Kursi, Dana Banpol 2 Partai Ini Terpaksa Distop!

Hairah menjelaskan, data laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kepahiang dalam paket pekerjaan konstruksi tahun 2024, tersebar di 7 OPD. Terdapat 18 paket pekerjaan, 13 diantaranya sudah selesai tender dan 5 paket masih tahap proses tender.

 

"OPD yang memiliki paket pekerjaan konstruksi adalah Dinas Kesehatan 5 paket, Dinas PUPR 5 paket, DPMPTSP 1 paket, Dinas Dikbud 4 paket, BPBD 1 paket, Dinas Perhubungan 1 paket dan Dinas Dukcapil 1 paket," demikian lapor Hairah.

 

Sumber: