Tanpa Tes! Pengangkapan Tenaga Honorer Menjadi PPPK Didorong Wakil Ketua Komisi II DPR RI

 

Dia menyoroti bahwa banyak honorer yang ingin didaftarkan ke database BKN namun ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja, terutama di instansi daerah atau pemda.

BACA JUGA:Panduan Mudah Menghitung Hasil Tes SKD CPNS 2023 dan Jadwal Tahapan Selanjutnya

Junimart menyatakan perlunya BPKP melakukan audit data untuk mengatasi masalah ini, menegaskan bahwa saat ini selain masalah mafia tanah, juga terdapat isu mafia tenaga honorer di lapangan.

 

Politikus yang memiliki latar belakang sebagai pengacara itu menyerukan agar Pemerintah tidak hanya terpaku pada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam menghitung jumlah honorer, melainkan juga memperhatikan data yang tidak tercatat untuk memastikan keadilan dalam pengangkatan sebagai PPPK

Sumber: