Jadi Pedoman Kebijakan dan Keamanan Nasional, Peserta CPNS BIN 2023 Ketahui Pentingnya Intelijen Negara
calon Peserta seleksi CPNS BIN 2023 Ketahui Pentingnya Intelijen Negara/---Istimewah-
Jadi Pedoman Kebijakan dan Keamanan Nasional, Peserta CPNS BIN 2023 Ketahui Pentingnya Intelijen Negara
RK ONLINE - Pemerintah telah secara resmi membuka rekrutmen CPNS 2023, dan salah satu formasi yang sangat diminati oleh masyarakat adalah formasi CPNS BIN 2023. formasi CPNS BIN 2023 yang di kelolah oleh Badan Intelijen Negara (BIN), menjadi incaran banyak individu yang berambisi berkarir di dalamnya.
Pentingnya BIN
Badan Intelijen Negara atau disingakat BIN memiliki peran penting dalam berbagai fungsi penyelidikan yang diberikan oleh negara. Namun, mungkin masih ada pertanyaan mengenai makna sebenarnya dari istilah "intelijen negara" dan apa yang terlibat di dalamnya?
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Tahapan Seleksi CPNS BIN 2023
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, intelijen negara dijelaskan sebagai berikut:
"Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional."
Selanjutnya, istilah "intelijen negara" memiliki definisi tersendiri:
"Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara."
BACA JUGA:Ada 1.000 Formasi 17 Jabatan, Lulusan SMA Buruan Cek Pendaftaran CPNS BIN 2023 Resmi Dibuka
Ruang Lingkup Intelijen Negara
Selain definisi istilah, UU No. 17 Tahun 2011 juga mencakup ruang lingkup intelijen negara yang mencakup:
- Intelijen dalam negeri dan luar negeri.
- Intelijen pertahanan dan/atau militer.
- Intelijen kepolisian.
- Intelijen penegakkan hukum.
- Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Sumber: