Tata Kelola Perdagangan Perlu Dievaluasi dari Hulu ke Hilir

Beberapa Bapokting Picu Kenaikan Inflasi

 

RK ONLINE - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya harga-harga sejumlah komoditas seperti BBM, beras, minyak goreng, dan rokok, telah memacu kenaikan inflasi di Provinsi Bengkulu. Pada bulan Januari 2023, kenaikan inflasi terjadi hingga 6 persen.

 

Menanggapi persoalan tersebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan kalau, permasalahan harga komoditas yang tidak stabil merupakan permasalahan tata kelola perdagangan yang perlu dievaluasi dan diselesaikan secara komprehensif dari hulu sampai hilir.

 

 "Saya selalu sedih kalau mendengar laporan pengusaha yang mengeluh naiknya harga yang terjadi saat ini membuat pembeli menjadi sepi. Dulu karena pandemi, kini karena bencana, perang serta lain-lain. Beban hidup masyarakat jadi jauh lebih besar. Ini perlu segera disikapi," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (8/2).

 

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menjelaskan, masalah naiknya harga-harga sejumlah komoditas ini bukan hanya masalah di Bumi Rafflesia, namun juga hampir terjadi di seluruh nusantara, bahkan di seluruh dunia.

 

"Pakar mengistilahkannya dengan resesi global. Pemerintah boleh saja percaya diri akan mampu melewati resesi ini dan menjaga supaya ekonomi tetap stabil. Namun dampak seperti naiknya harga-harga komoditas ini tetap harus mampu diantisipasi dengan baik," pesan Hj Riri Damayanti John Latief.

 

Putri Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Provinsi Bengkulu Hj Leni Haryati John Latief ini menekankan, sebelum mengambil solusi jangka panjang akan baik sekali bila dalam waktu dekat pemerintah segera menyelenggarakan pasar murah di banyak tempat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Sumber: