Pakai DAK Pembangunan Irigasi Air Kah Ditolak Masyarakat

RK ONLINE - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang, Rudi A Sihaloho, ST membantah adanya tudingan jika pihaknya tidak merespon pembangunan Irigasi Air Kah. 

Menurutnya pada TA 2019 lalu sempat dialokasikan anggaran rehab jaringan irigasi Air Kah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,9 miliar. Tapi dalam perjalannya saat realisasi pekerjaan rehab irigasi Air Kah, ada beberapa warga yang lahannya dilalui irigasi air tersebut menolak. 

Lebih lanjut dipaparkan Rudi, warga yang menolak rehab irigasi Air Kah beralasan karena berkaitan dengan jadwal pengaliran air sehingga petani khawatir akan mempengaruhi musim tanam. 

"Penolakan rehab irigasi Air Kah oleh beberapa warga pemilik lahan yang dilalui aliran air itu, menyurati kita. Padahal TA 2019, pembangunan DAK irigasi Air Kah itu ada. Karena ada penolakan tersebit, pembangunan dialihkan pada beberapa titik," jelas Rudi.

Masih dikatakan Rudi, pada akhirnya persoalan ini mencuat lagi lantaran pada beberapa saluran irigasi Air Kah yang belum dibangun patahan kerusakannya bertambah besar dan tidak bisa mengaliri lahan persawahan. Dampaknya, air persawahan pada sawah warga yang sebelumnya menandatangi penolakan itu, saat ini mengalami kekeringan. Hanya saja, dijelaskan Rudi selama dua tahun terakhir menu pembangunan irigasi pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK tidak lagi muncul.

"Kenapa tidak ada DAK irigasi? Karena DAK-nya tidak muncul setiap tahun. Apalagi 2 tahun terakhir menu pengusulan DAK pada Aplikasi Krisna, menu irigasi sudah tidak ada lagi. Sehingga, kita mengusulkan pembangunannya pada DAU APBD pada tahun depan," pungkasnya. 

 

BACA JUGA:Edwar Samsi Upayakan Perbaikan dari Provinsi

 

Sebelumnya, petani sawah di 2 wilayah yakni di Kecamatan Ujan Masa dan Kecamatan yang mengandalkan irigasi Air Kah mengeluhkan sawah mereka saat ini kekeringan. Hal ini lantaran irigasi Air Kah rusak dan belum dilakukan perbaikan. Petani berharap pemerintah daerah menindak lanjutinya dengan segera melakukan perbaikan. 

Untuk saat ini petani mengalihfungsikan lahan persawahan mereka ke tanaman sayur-sayuran. Tetapi ada juga diantaranya bertahan becocok tanam padi dengan sistem termen atau bergiliran.

Sumber: