Fraksi Sepakat, Eksekutif Harus Pelototi PAD

RK ONLINE - 5 fraksi DPRD Kepahiang menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna, Selasa (6/9). Diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia Sejahtera (FGPPIS). Masing-masing pendangan fraksi nyaris serupa, berharap eksekutif meningkatkan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Seperti disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicara, Hendri. Dipaparkan, dari postur anggaran belanja TA 2023, Pemkab Kepahiang masih bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara dari PAD, Pemkab Kepahiang dari tahun ke tahunnya masih stagnan atau belum ada peningkatan yang signifikan.

"Kami minta Pemkab Kepahiang melakukan evaluasi yang mendalam terkait objek pajak, retribusi, serta mekanisme dalam penarikannya. Sehingga penarikannya bisa optimal dan berdampak terhadap PAD yang didapatkan," kata Hendri. 

Selain itu, soal belanja daerah terjadi defisit yang mencapai Rp 195.503.487.666 dan angka tersebut disebutkan sangatlah tinggi. Dengan itupula diminta kepada Pemkab Kepahiang bisa melakukan rasionalisasi anggaran. Dalam artian kegiatan atau porsi anggaran yang tidak memberikan manfaat untuk daerah atau masyarakat, dikurangi.

"Kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, harus dikurangi. Sehingga tidak terkesan menghabis-habiskan anggaran saja. Kemudian rasionalisasi yang dilakukan, bisa mengurangi defisit," demikian Hendri. 

 

BACA JUGA:Ada 3 Lahan Kosong Bisa Dimanfaatkan untuk Membangun Kantor OPD

 

Juga disinggung, Pemkab Kepahiang harus memenuhi fasilitas OPD dalam bekerja. Karena sejauh ini masih ada beberapa OPD yang belum mempunyai kantor seperti Dishub, Dinas PMD, dan beberapa OPD lain.

"Beberapa OPD masih membutuhkan kantor dan kami menyarankan Pemkab Kepahiang untuk membangun gedung kantor. Selain itu OPD pun harus bisa menarik investor, misalnya bekerja sama pengelolaan objek wisata. Sehingga pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD," kata juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa, Hj. Dwi Pratiwi.

Sumber: