Jemput Langsung Program Bantuan Bedah Rumah

RK ONLINE - Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang diminta proaktif mempertanyakan progres program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau disebut bedah rumah. Ketika memang Kabupaten Kepahiang tidak kebagian pada tahun 2022 ini, maka ditekankan agar melakukan jemput bola dan tidak hanya sekedar menunggu apa adanya. Ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Hariyanto, S. Kom, MM. 

Menurutnya, jika hanya Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang tidak mendapatkan kuota bantuan BSPS, kemungkinan besar ada permasalahan. 

"Sebaliknya jika rata-rata kabupaten di Provinsi Bengkulu tidak mendapatkan bantuan tersebut. Artinya memang ada dampak secara luas," ujar Politisi PKB ini.  

Lebih lanjut dikatakan, program BSPS merupakan program tahunan untuk masyarakat kurang mampu. Sebab itulah Hariyanto menegaskan, Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang harus melakukan jemput bola ke pusat. 

"Jangan hanya menunggu, harus jemput bola. Walaupun tahun ini tidak dapat, ya mungkin tahun depan bisa dapat. Untuk memastikannya, harus bergerak, jangan diam saja menunggu apa adanya. Terlebih kalau hanya daerah kita yang tidak dapat, itu patut dipertanyakan," tegas Haryanto. 

Terpisah, Anggota DPRD Kepahiang lainnya, Nanto Usni mengatakan, program BSPS memang tidak bisa dilaksanakan menggunakan APBD Kabupaten Kepahiang. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini. 

"Seluruhnya sudah mengetahui bagaimana kondisi keuangan daerah kita tahun ini. Untuk melaksanakan pembangunan saja harus mengajukan pinjaman terlebih dahulu. Untuk itu OPD terkait harus bergerak. Dalam artian mencari cara untuk mengatasi atau mencarikan solusi terkait pemenuhan program kemasyarakat di daerah kita. Salah satu contohnya program BSPS ini yang informasinya Kabupaten Kepahiang tidak mendapatkan kuota di tahun 2022," sampai Nanto. 

Intinya sekarang, OPD terutama Dinas PUPR harus meluaskan jaringan dengan cara melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. "Bagaimana caranya harus mendapatkan anggaran dari pusat untuk dibawa ke daerah termasuk program tahunan seperti program BSPS ini," demikian Nanto. 

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Kabupaten Kepahiang khususnya yang belum memiliki rumah yang layak huni, sepertinya harus lebih bersabar. Karena tahun ini belum bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat untuk tahun ini. Meskipun Dinas PU Kepahiang sudah mengusulkan sedikitnya 1.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mendapatkan BSPS. Tahun 2021 lalu, Kabupaten Kepahiang mendapatkan kuota 200 rumah yang tersebar di 2 kecamatan. (and)

Sumber: