6 Item Pajak Retribusi di Lebong Kembali Dipungut

RK ONLINE - Kebijakan pembeasan 6 item pajak retriusi yang diberlakukan Pemerintah Kaupaten (Pemkab) Lebong sejak April lalu segera dicabut. Terhitung 1 September 2020 mendatang, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu akan kembali dipungut OPD teknis yang membidangi. Itu menyusul revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 216 tentang Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah. Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak, Kamis (27/08/2020) menjelaskan, ada 6 item pajak dan retribusi yang digratiskan untuk meringankan bean masyarakat akiat pandemi Covid-19. Keenamnya yaitu pajak hiburan, pajak restoran, retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi persampahan/kebersihan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. "Dengan direvisinya aturan tersebut artinya pajak retriusi akan kembali dipungut," kata Rudi. Ditambahkan Rudi, sejak penghapusan pajak itu diberlakukan April lalu, diperkirakan ada Rp 200 juta PAD yang melayang. Hal ini kemungkinan besar akan berpengaruh pada APBD Lebong tahun depan yang diprediksi tak mengalami kenaikan signifikan. Mengingat beberapa sumber pendapatan lainnya juga ikut terdampak Covid-19. "Salah satunya dari sektor PPJ (Pajak Penerangan Jalan, red). Juga dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang menggratiskan listrik 3 bulan, April hingga Juni," tambah Rudi. Dengan dicabutnya kebijakan tersebut, ia mengimbau kepada OPD pemungut pajak yang memidangi bisa kembali memaksimalkan pajak dan retribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu semata-mata untuk meningkatkan PAD guna pembangunan Kabupaten Lebong. "Kebijakan itu sebelumnya diambil untuk meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Sementara Pemka Lebong terhitung 1 Juli 2020 lalu sudah menerapkan new normal sehingga dilakukan revisi untuk kembali memungut pajak dan retribusi tersebut," demikian Rudi. Pewarta : Eko Hatmono Editor     : Candra Hadinata 

Sumber: