BPK Perketat Pemeriksaan SPj Seluruh OPD

RK ONLINE - Berbeda dengan tahun 2019 lalu, proses pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Kepahiang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sepertinya akan berlangsung sangat ketat.  Karena pemeriksaan bukan hanya sekedar sample. Lantaran di 2020 ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang tanpa terkecuali diperiksa oleh BPK.

Inspektur Daerah (Ipda) Inspektorat Kabupaten Kepahiang Dr. Harun, SE, Ak, M.Si mengatakan, proses pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kali ini, akan berlangsung cukup panjang.

"Untuk pemeriksaan BPK kali ini tidak ada lagi sistem sample. Karena audit akan dilakukan BPK terhadap seluruh OPD," terang Harun.

Diakui Harun, dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pemanfaatan anggaran tahun 2018 pada awal tahun 2019 lalu, BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh OPD karena masih menggunakan sistem sample. Baca Juga : BPK RI Bengkulu Geber Audit Pendahuluan Keuangan Kepahiang

Sehingga waktu itu, menurut Harun, pemeriksaan hanya dilakukan oleh BPK terhadap sejumlah OPD yang ditetapkan sebagai sample saja. Khususnya OPD berskala besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pemikiman Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang. "Untuk pemeriksaan kali ini sistemnya berbeda. Semua OPD akan diperiksa," jelasnya.

Harun juga menerangkan kalau sampai dengan kemarin, pemeriksaan oleh BPK ini sudah berjalan selama 4 hari. Berlangsung selama 20 hari, Harun mengatakan kalau proses pemeriksaan tahap pendahuluan ini masih menyisahkan 16 hari lagi.

"Tahap pertama ini 20 hari. Selanjutnya untuk tahap kedua akan dilaksanakan sekitar bulan Maret mendatang," demikian Harun. Pewarta : Hendika Andesta Editor     : Candra Hadinata

Sumber: