Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempercepat pencetakan dan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026. Menurut Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni, S.Sos MM melalui Kabid Pendapatan Amarullah Mutaqin, SE M.Ap langkah ini diambil dalam rangka memberikan waktu yang lebih panjang bagi wajib pajak untuk menunaikan pajaknya.
BACA JUGA:Cocok Buat Ngabuburit Ramadhan, Ini 7 Game Penghasil Saldo DANA Paling Cuan
BACA JUGA:Potensi Raih Cuan Saat Ramadhan, Ini 6 Ide Jualan Takjil di Teras Rumah Gang Sempit
Amarullah mengatakan percepatan pencetakan SPPT tersebut dilakukan sejak awal Februari dan didistribusikan pada 105 desa dan 12 kelurahan yang tersebar pada 8 Kecamatan. Kemudian langkah ini diambil dalam rangka memberikan waktu yang lebih panjang bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya.
BACA JUGA:Praktis untuk Buka Puasa, Ini Resep Biji Salak
BACA JUGA:Estetik, Ini 5 Desain Lorong Rumah yang Bisa Jadi Inspirasi
"SPPT kami cetak lebih awal agar bisa segera didistribusikan, tujuannya supaya masyarakat tidak terburu-buru dan bisa membayar pajak lebih tertib," sampai Amarullah.
Dia mengatakan, proses percepatan dan didistribusi SPPT PBB juga diperlukan dalam rangka merealisasikan target PBB pada 2026 yang mencapai Rp2 miliar, pihaknya menargetkan melebihi realisasi 2025. Amarullah mengatakan, kenaikan target PBB pada tahun ini tidak disebabkan oleh kenaikan NJOP, tetapi upaya optimalisasi melalui pembaruan data objek pajak.
BACA JUGA:Antisipasi Balap Liar Waktu 'Ngabuburit' Saat Ramadhan, Satlantas Polres Kepahiang Intens Patroli!
BACA JUGA:Sulit Ditertibkan, PKL di Pasar Kepahiang Masih Membandel
"Dengan distribusi yang sudah dimulai sejak awal tahun, realisasi PBB diharapkan mampu mencapai 75 persen hingga 80 persen pada akhir Agustus 2026. Kalau pembayaran bisa dilakukan lebih awal, pembangunan daerah juga bisa berjalan lebih cepat. PBB Ini kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya," jelas Amarullah.