"Kenapa diranking? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa ini? Kan nggak semua punya uang. Tapi status mereka otomatis sudah PPPK nanti. Karena kalau nggak harus diberhentikan. Karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian," jelasnya.
BACA JUGA:Pemerintah Buka Kembali Seleksi PPPK 2024, Guru Honorer Wajib Siapkan Ini!
Anas juga menyoroti peran keuangan daerah sebagai faktor penting dalam menentukan jumlah ASN yang dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Oleh karena itu, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu, dan sebagian akan menjadi ASN PPPK paruh waktu.
"Menuju penuh waktu tergantung keuangan daerahnya," tegas Anas.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga tahun 2022, tercatat ada 2.355.092 tenaga non-ASN. Dari jumlah tersebut, sekitar 570.504 telah lulus menjadi CPNS atau melalui seleksi PPPK pada periode 2021 hingga 2023. Dengan demikian, tersisa sekitar 1.784.584 honorer yang akan menjadi fokus penataan dan pengangkatan dalam skema PPPK.
BACA JUGA:Mengakomodir 1,6 Juta Tenaga Honorer, Pemerintah Resmi Buka Lowongan CASN 2024