Dijelaskan bupati, sebenarnya untuk menggeser bahkan menunda pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan ini merupakan suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh Pemkab Kepahiang. Sebab BPJS Kesehatan ini diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Kepahiang sebagai jaminan kesehatan. Sehingga menurut bupati, sangat disayangkan jika pemerintah terpaksa kembali menunda pembayaran BPJS tersebut.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Mantan Kades Cirebon Baru Resmi Ditetapkan Tersangka, Ini Kasusnya!
"Tapi yang jelas saat ini kita kaji terlebih dahulu kedepannya seperti apa. Kalau terkait soal data anggaran mana saja yang akan dipangkas, itu sudah ada. Hanya tinggal bagaimana cara kita merasionalisasi anggaran yang ada ini sebaik mungkin untuk mencukupi semua kebutuhannya," pungkasnya.