UMP dihitung oleh Dewan Pengupah Provinsi dan diserahkan kepada gubernur. UMP berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.
UMK juga ditetapkan oleh gubernur, dan besarnya bisa lebih tinggi dari UMP. Namun, jika bupati atau walikota tidak mengajukan UMK, maka nominalnya mengikuti UMP yang telah ditetapkan. Penetapan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada gubernur.
BACA JUGA:UMP Bengkulu Tahun 2024 Berpotensi Naik Hingga 8 Persen