Sebelumnya untuk peresmian Tol Bengkulu-Lubuklinggau ini, Pemprov Bengkulu sudah mengusulkan jadwal kepada Presiden Jokowi. Sebab setelah pekerjaan yang dilaksanakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ini tuntas sampai tahap III, Pemprov Bengkulu berencana untuk meresmikan Tol Bengkulu-Lubuklinggau ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Diberhentikan atau Diangkat PNS Tanpa Tes, Nasib Tenaga Kontrak dan Honorer Ditentukan RUU ASN
Di sisi lainnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri PUPR No 988/KPTS/M/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai landasan mulai beroperasinya Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, mendapatkan apresiasi dari Anggota DPD RI, Hj. Riri Damayanti John Latief.
Tetapi dirinya tetap mendesak agar pemerintah tidak menunda kelanjutan pembangunan Tol Bengkulu-Lubuklinggau Sumatera Selatan ini.
Sebab menurut wakil ketua umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini, ditundanya penyelesaian pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau ini, dapat menimbulkan persepsi di tengah-tengah masyarakat akan ketidakmampuan dan ketidakseriusan pemerintah terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu Bengkulu.
"Pembangunan tol di pulau lain, provinsi lain di Sumatera sudah banyak yang rampung. Khawatirnya nanti membentuk persepsi publik bahwa Bengkulu kurang perhatian. Saya akan ingatkan Menteri PUPR soal ini," tegas Riri.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menuturkan, sejak awal masyarakat telah mendambakan hadirnya Tol Bengkulu-Lubuklinggau karena akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningatkan pendapatan daerah dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Bumi Rafflesia.
"Juga impian menggeliatnya sektor pariwisata, semakin cepatnya jarak tempuh perjalanan Bengkulu-Sumatera Selatan, berkurangnya angka pengangguran yang diserap melalui pembangunan jalan tol tersebut. Jangan sampai semua cita-cita ini pupus," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Perempuan yang digelari Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menambahkan, Kementerian PUPR harus menyadari bahwa Jalan tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek yang dibesut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak masa jabatan pertamanya memimpin Indonesia.