RK ONLINE - Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Bencana Kebakaran (Satpol PP PBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang Provinsi Bengkulu kembali berhasil meraih penghargaan.
Kali ini penghargaan diberikan kepada Pemkab Kepahiang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, atas kinerja yang dilaksanakan di dalam melakukan Ketentraman dan Penertiban Umum (Trantibum) sejak masa pandemi Covid-19 hingga saat ini tahun 2022.
Penghargaan diterima langsung Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Kepahiang, A. Ghani, S.Sos, MM di Jakarta. Gani mengatakan kalau penghargaan ini, merupakan buah dari kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Trantibum.
BACA JUGA:Tanpa Bebani APBD, Pemkab Kepahiang Bakal Tingkatkan dan Kembangkan Pengelolaan Sampah di TPST
Karena selama menjalankan Trantibum, pihaknya tidak arogan dan mengedepankan humanis tapi tegas dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan teguran hingga penertiban.
"Kita tidak mengutamakan ego dan setiap kali penertiban yang kita lakukan lebih dulu sosialisasi dan teguran. Setelah itu baru dilakukan penertiban secara tegas, tapi tetap tidak arogan atau merugikan pihak yang kita tertibkan," kata Ghani.
Gani menjelaskan jika Trantibum mereka laksanakan secara rutin setiap minggu termasuk sejak awal pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Kepahiang. Dalam pelaksanaan Trantibum, pihaknya menurunkan kisaran 15 personil yang seluruhnya turun baik di wilayah Pasar Pagi Kepahiang maupun di sejumlah wilayah lainnya.
"Pada saat pandemi Covid-19, bukan hanya kita yang turun tapi pihak lain seperti kepolisian, TNI, Dishub, BPBD juga ikut turun. Hasil Trantibum yang kita lakukan langsung kita laporkan secara online ke aplikasi Lapor Simpul, hingga akhirnya kita mendapatkan penghargaan," sampai Ghani.
BACA JUGA:Pemkab Ada Peluang
Tantangan yang berat bagi pihaknya, yakni melakukan Trantibum terhadap pedagang musiman yang berada di sekitaran tugu Kopi Pasar Kepahiang. Karena untuk melakukan pengusiran tidak mungkin dilakukan. Selain karena menyangkut kebutuhan ekonomi keluarga, juga karena belum ada relokasi. Dengan itupula, pihaknya sebatas memberikan imbauan supaya pedagang tidak memakan badan jalan serta sampah dari penjualan dibersihkan.