Pemprov Gelar Rakor Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Perkebunan

RK ONLINE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Perkebunan wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2022, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu (16/2) kemarin. Dengan mengangkat tema " Aktivitas Ekonomi, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Ekosistem dan Kesejahteraan Rakyat" kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu, Dr. H Rohidin Mersyah, MMA serta jajaran Forkopimda, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Karmawanto, M.Pd dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan bertujuan memberikan pemahaman, menfasilitasi perusahan daerah terkait perijinan, dan memberikan kesempatan diskusi pelaku usaha. "Selain itu mencari masukan dari jajaran FKPD, Bupati/Walikota, DPRD, pelaku usaha, dalam hal peluang investasi serta pembahasan kendala investasi," katanya. Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyampaikan dinas Perizinan harus dapat mengoptimalkan 4 sektor yakni perkebunan, tambang, tambak, dan pembangkit listrik. "Bupati/Walikota harus membuat intensif ekonomi terkait dengan 4 hal ini, dan dikaji dengan dinas perizinan kemudian dengan perizinan dan penanaman modal menentukan ekonomi apa yang bisa dilakukan. Contoh pembangkit listrik, dikeluarkan izin lokasi, prinsip dan sebagainya dengan progres yang jelas, " paparnya. Lebih lanjut, sama halnya dengan sektor perkebunan dan tambang, dengan izin yang telah diberikan tapi tidak ada progres dan hasil selama 12 tahun, maka demi hukum perjanjian dan perizinan di cabut agar tidak tersandera dengan investasi yang datang ke Bengkulu. "Melalui pertemuan ini juga harus ada rapat lebih dengan tenaga taktis operasional pada tingkat pasaran pemanfaatan lahan. Menyampaikan dalam forum pertemuan yang tepat dan setiap Kabupaten/Kota menjelaskan kami punya potensi seperti ini, ketetapan regulasi daerah, insentif-insentif daerah, dan investasi yang kami tawarkan ini. Sehingga sama dengan kawasan ekonomi khusus daerah semuanya meningkat," ujar Rohidin. Potensi ekonomi yang besar, lanjut Rohidin, dan terkoordinasi langsung dengan bupati dan walikota serta sesuai dengan tata ruang potensi ekonominya pasti bisa memberikan insentif. "Ini yang menjadi kewenangan Bupati/walikota, akan kami berikan yang ekonominya seperti itu butuh dalam bentuk pembangunan ekonomi Bengkulu. Apalagi menjadi sangat penting agar ke depan secara sistematika membangun Bengkulu," tambahnya. Untuk itu, Rohidin meminta masing-masing pihak dan para pemangku kepentingan dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama memaksimalkan potensi daerah yang ada. "Kita ingin ketika orang menanyakan apa potensi Bengkulu, walaupun dia tinggal di daerah yang berbeda dapat mengatakan kami punya potensi besar," tegas Gubernur Rohidin. Terpisah, Bupati Kepahiang, Dr. Ir Hidayatullah Sjahid, M.M.IPU yang menghadiri rapat koordinasi mengatakan jika pertemuan yang dilaksanakan Pemprov Bengkulu perlunya pendetailan lebih mendalam terkait Kasus perkebunan, kelistrikan, perizinan, ataupun komitmen perusahaan. "Kegiatan ini baru penghangatan saja, mungkin nanti Asisten 2 atau yang lainnya bisa memanggil masing-masing bupati menanyakan apa masalah di kabupatennya. Karena kita ketahui pertemuan ini masih bersifat umum dan butuh detail lebih lanjut," singkatnya.   Pewarta : Gatot Julian/Krn