71 Penyuluh di Kepahiang Jadi Pegawai Kementerian Pertanian

Radarkepahiang.id - Sebanyak 71 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berstatus ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepahiang sepenuhnya akan ditarik menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Penarikan status ASN dan PPPK penyuluh pertanian tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Tekan Indikasi Mark Up, Pemkab Kepahiang Instruksikan Terapkan SSH

BACA JUGA:Mau Ditransfer Saldo DANA Rp586.000, Ini 3 Aplikasi yang Dapat Digunakan

Kepala Dinas Pertanian Ir. Taufik mengatakan, perihal peralihan status penyuluh pertanian tersebut nantinya, penyuluh pertanian lapangan tidak lagi menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten Kepahiang.

 

"Pengalihan status PPL ASN dan PPPK ini merupakan kebijakan pemerintah pusat," sampai Taufik.

BACA JUGA:Ini Kata Bupati Kepahiang Soal Perbaikan Drainase dan Jalan Rusak!

BACA JUGA:Melalui Pembentukan KUB, Warga Kelurahan Bentuk Kelompok Penanganan Sampah

Meski demikian, dijelaskan Taufik, berkurangnya SDM penyuluh pertanian lapangan karena kebijakan pemerintah pusat tersebut tidak akan mempengaruhi efektivitas keberadaan PPL. Sebab saat ini, Dinas Pertanian masih memiliki sedikitnya 82 penyuluh pertanian lapangan yang berstatus tenaga harian lepas atau THL.

 

"Belum lagi karena pemangkasan anggaran, selama ini PPL THL Kepahiang hanya mendapatkan upah Rp790.000 per bulannya," kata Taufik.

BACA JUGA:Ada Bonus Saldo DANA Gratis Rp349.000, Selesaikan Misi dari Aplikasi Penghasil Uang Ini!

BACA JUGA:Juli DPRD Kepahiang Agendakan Nota Pengantar R-APBD P TA 2025

Disisi lain, Taufik menjelaskan jika untuk mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang didukung dengan keberadaan SDM Penyuluh Pertanian Lapangan, memang tidaklah mudah. Idealnya, dengan jumlah 117 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang, idealnya masing-masing diisi oleh 2 tenaga PPL.

Sumber: