Dampak Efesiensi Anggaran, Siltap Kades di Kepahiang Tak Cukup 12 Bulan

Radarkepahiang.id - APBD Kabupaten Kepahiang mengalami efesiensi anggaran besar-besaran pada tahun anggaran 2025 ini, akibat dari pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 71 miliar. Dampaknya, tidak hanya pada pemangkasan anggaran program dan kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:Operasi Pasar Jelang Idul Fitri, Pemkab Kepahiang Siapkan 3 Lokasi Ini!

BACA JUGA:Saldo DANA Gratis Hingga Rp 127.000 dengan Mudah dari 2 Aplikasi Game Penghasil Uang Ini

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPD) Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd menjelaskan, selain program infrastruktur pembangunan, biaya perjalanan dinas, hingga penghasilan tetap atau Siltap kepala desa yang terakomodir dalam anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga ikut berdampak.

BACA JUGA:Dukung Nawacita Presiden Prabowo, Dinas Pertanian Kepahiang Ajak Masyarakat Maksimalkan Lahan Pertanian

BACA JUGA:Anti Hoax! Main Aplikasi Ini Siap Terima Saldo Rp 450.000

"DAU ini secara keseluruhan anggaran yang diakomodir dari transfer pusat ke Kabupaten Kepahiang, akibat pemangkasan yang besar-besaran terjadi ini, terpaksa kita merasionalisasi program dan kegiatan yang ada di seluruh OPD," jelas Hartono.

BACA JUGA:Berawal dari Papasan di Jalan, Begini Kronologis 2 Pria Saling Bacok di Kepahiang!

BACA JUGA:Masuk Visi dan Misi Nata-Hafizh, Penataan Pasar Kepahiang Segera Direalisasikan

Hartono menyampaikan, pemerintah desa juga berdampak akibat pemangkasan DAU Kabupaten Kepahiang tersebut, lantaran alokasi ADD keseluruhan mengalami pemangkasan mencapai Rp 3,4 miliar. Karenanya, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Kepahiang tidak sepenuhnya dibayar 12 bulan penuh.

BACA JUGA:Tunggu Keputusan Pusat, Kemenag Kepahiang Menanti Tambahan Kuota Haji

BACA JUGA:Heboh Lagi, 2 Pria Saling Bacok di Kepahiang!

"ADD untuk seluruh desa juga terkena dampak pemotongan, ini berdampak pada program pembangunan desa. Kemungkinan berdampak pada penghasilan tetap kades dan perangkat desa," ujar Hartono.

Sumber: