Benarkah Ada Sanksi Jika Tidak Membuat IKD Seperti Instruksi Ditjen Dukcapil?

Benarkah Ada Sanksi Jika Tidak Membuat IKD Seperti Instruksi Ditjen Dukcapil?

RK ONLINE - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengajak masyarakat untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun e-KTP telah digunakan, IKD tetap dianggap penting dalam upaya modernisasi data kependudukan.

 

Ditjen Dukcapil, Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa penerapan IKD telah dimulai sejak tahun lalu.

"Pelaksanaan penerapan IKD secara bertahap (tahun 2022 dan 2023) dan akan lebih dimasifkan pada tahun-tahun selanjutnya," ujarnya seperti dilansir dari Kompas.com

BACA JUGA:PENTING! Simak Penjelasan Sandiaga Uno Soal Liburan dan Tips Jaga Kesehatan Fisik Saat Nataru

Hingga tanggal 8 Desember 2023, sekitar 6.850.000 penduduk Indonesia telah melakukan aktivasi IKD di ponsel mereka. Namun, Teguh menegaskan bahwa saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang belum membuat IKD hingga tahap keenam.

 

"Dukcapil masih mengimbau, sambil terus lakukan pembenahan," tambahnya. 

 

Masyarakat yang belum memiliki IKD belum mendapat sanksi karena pemanfaatan identitas digital tersebut belum bersifat masif, Pemerintah juga belum menjadikan aktivasi IKD sebagai kewajiban, melainkan sebatas imbauan. Teguh meyakini bahwa saat IKD mulai berlaku secara luas, masyarakat akan secara sukarela melakukan aktivasi untuk kepentingan pribadi masing-masing.

 

IKD merupakan aplikasi digital yang berisi data kependudukan lebih lengkap dibandingkan e-KTP. Aplikasi ini mencakup KTP digital, data anggota keluarga, dan tanda tangan elektronik. Selain itu, IKD dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan Dukcapil dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya.

BACA JUGA:Mentraktir Teman Menurut dr Zaidul Akbar Masuk Sebagai Amal Kebaikan yang Berdampak Luar Biasa

Sumber: