Antisipasi Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Kepahiang Bidik Seleksi CPNS Tahun 2024
Sebagai langkah antisipasi penghapusan tenaga honorer, Pemkab Kepahiang berencana membuka seleksi CPNS tahun 2024.--Radarkepahiang.id
Antisipasi Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Kepahiang Bidik Seleksi CPNS Tahun 2024
RK ONLINE - Sebagai upaya dalam mengantisipasi penghapusan tenaga honorer yang berdampak pada kekurangan terhadap SDM, Pemkab Kepahiang berencana untuk melaksanakan seleksi CPNS.
Dengan rencana pembukaan CPNS tahun 2024 ini, Pemkab Kepahiang dapat dipastikan tidak lagi mengkhawatirkan arah kebijakan pemerintah pusat yang kabarnya bakal melakukan penghapusan tenaga honorer.
Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengungkapkan jika pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 ini, dibutuhkan karena sampai saat ini Kabupaten Kepahiang masih sangat kekurangan SDM, terutama SDM administrasi di tingkat pemerintah daerah.
Dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer ini pula, Sekda Kepahiang menilai jika nantinya dapat menjadi kesempatan bagi Pemkab Kepahiang untuk mengusulkan pembukaan seleksi CPNS tahun 2024 kepada pemerintah pusat.
"Jika memang wacana penghapusan tenaga honorer benar-benar diterapkan, Pemkab Kepahiang akan mengusulkan pembukaan CPNS tahun 2024 mendatang. Sebab sampai saat ini kita masih banyak kekurangan SDM," ujar Sekda Kepahiang.
BACA JUGA:TENANG! BKN Berikan Solusi Gagal Upload Dokumen Dalam Pendaftaran CASN 2023
Meskipun beberapa kebutuhan telah ditutupi dengan adanya seleksi PPPK 2023, Hartono mengatakan kalau jumlah tersebut masih belum mampu mengakomodir semua kebutuhan SDM yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang.
Sebab berdasarkan data yang ada saat ini, Sekda Kepahiang mengungkapkan kalau setiap tahun banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau pindah tugas ke luar Kabupaten Kepahiang.
Mengingat kondisi tersebut, Hartono menyebutkan kalau Pemkab Kepahiang berpeluang besar untuk melaksanakan seleksi CPNS tahun 2024 mendatang.
"Tapi memang harus kita usulkan dulu, apakah akan diakomodir atau tidak, itu urusan pemerintah pusat," lanjutnya.
Sumber:
- Share:
