Bangun SDM Unggul, Pemerintah Fokus Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

Bangun SDM Unggul, Pemerintah Fokus Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

RK ONLINE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangkaian usaha ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun.

 

Dalam Pidato Nota Keuangan 2024 yang disampaikannya pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 Presiden Jokowi menyatakan bahwa reformasi program perlindungan sosial akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perlindungan sepanjang rentang kehidupan dan adaptif. 

BACA JUGA:SELAMAT! Diumumkan Presiden Jokowi Gaji PNS TNI Polri dan Pensiunan Resmi Naik 8 Persen

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyelenggarakan subsidi tepat sasaran berdasarkan target penerima manfaat yang tepat, serta memperbaiki basis data penerima manfaat dengan menguatkan data registrasi sosial ekonomi. Selain itu, target pemerintah adalah mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

 

 "Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024." Ungkap Jokowi.

 

Dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif, pemerintah juga merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun, setara dengan 5,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

Anggaran ini akan diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong pertumbuhan industri farmasi yang tangguh dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang handal dari awal hingga akhir. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan ditingkatkan efektivitasnya.

 

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tambah Presiden Jokowi.

Sumber: