Kawal Kemandirian Daerah

 

Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan bahwa, Pemerintah Pusat mesti memberikan pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah (pemda) yang belum mampu mengoptimalkan PAD karena kurang cakap dalam mengukur potensi pajak dan retribusi daerah.

 

 

BACA JUGA:Komite II DPD RI Berinisiatif Merevisi UU Nomor 31 Tahun 2004

 

 

"Kalau ada daerah yang menetapkan target PAD terlalu rendah, evaluasi dan naikkan, kawal agar realisasi PAD mencapai potensi asli. Insya Allah kalau pajak daerah dipungut sesuai dengan potensi, banyak daerah yang  dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri," tutur Hj Riri Damayanti John Latief.

 

 

Putri kandung Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bengkulu Hj Leni Haryati John Latief ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah berhasil meningkatkan PAD dengan kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif.

 

 "Salah satunya yang viral di masyarakat adalah program pemutihan pajak kendaraan roda dua, roda empat. Program ini bagus dan perlu dipertahankan. Peningkatan PAD dari program ini saya dengar mencapai Rp429 miliar, banyak warga miskin yang bisa ditolong dengan duit sebanyak ini," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Sumber: