Jangan Lagi Pinggirkan Petani dan Masyarakat Adat

 

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini memaparkan, konflik agraria di Indonesia didominasi oleh permasalahan di sektor perkebunan, baru kemudian diikuti oleh sektor kehutanan dan pertambangan. 

 

BACA JUGA:Senator Riri Sebut Ada Lima Tantangan Bengkulu Tahun 2023

 

 

"Pemicunya paling banyak disebabkan tuntutan masyarakat untuk pengembalian lahan atau yang sering disebut dengan lahan adat. Ada juga laporan tentang lahan-lahan masyarakat yang digarap perusahaan tanpa prosedur yang benar dan ganti rugi yang tak wajar oleh perusahaan atas lahan milik rakyat," paparnya.

 

 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologis. 

 

 

"Tapi dalam praktiknya banyak sekali hambatan. Ke depan, tata kelola perkebunan ini mesti bisa membuat rakyat dan para investor berdiri sejajar. Setiap kemitraan yang terbangun harus adil, jangan sampai menimbulkan konflik lagi," demikian tutup Hj Riri Damayanti John Latief.

Sumber: