Atasi Banjir, Kesampingkan Perbedaan Kepentingan

RK ONLINE - Banjir dan longsor masih terus menghantui warga Provinsi Bengkulu tatkala hujan deras turun membasahi Bumi Rafflesia. Bahkan di bulan Oktober 2022 ini saja banjir di Kabupaten Kepahiang menyebabkan ratusan rumah terdampak yang 10 diantaranya rusak berat dan ringan. Sedangkan di Rejang Lebong hingga merenggut korban jiwa.

Mengenai hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief menyampaikan rasa duka terhadap korban banjir dan berharap pemerintah daerah dapat melakukan antisipasi terbaik dalam menghadapi bencana terutama banjir maupun tanah longsor yang menghampiri daerah-daerah di Provinsi Bengkulu.

"Pantau terus kondisi cuaca yang dirilis BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Mitigasi terbaik berarti sigap, tidak menunggu sampai bencana banjir dan tanah longsor baru bergerak. Jangan sampai timbul korban jiwa lagi," kata Hj Riri, Rabu (26/10).

Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, pemerintah daerah telah memiliki peta yang jelas tentang daerah-daerah yang menjadi langganan bencana sehingga semestinya kerja pencegahan telah dimulai dan mungkin saja berlangsung sepanjang tahun.

"Tidak mesti nunggu ada duit dulu, nunggu ada alat dulu, nunggu ini, nunggu itu. Ini mungkin jadi kerja panjang dan dilakukan sepanjang tahun, maka harus segera dimulai. Kesampingkan dulu perbedaan kepentingan," ujar Hj Riri.

 

BACA JUGA:Kendaraan Listrik Belum Cocok untuk Bengkulu, Jika...

 

Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menerangkan, kepedulian terhadap kondisi banjir tidak bisa diukur semata - mata dengan pendirian dapur umum, memberikan mie instan berdus-dus, pakaian layak pakai dan lain sebagainya kepada mereka yang menjadi korban.

"Segera turunkan tim untuk mengeruk sungai, rawat saluran-saluran, bersihkan semua sampah-sampah yang menganggu aliran sungai, buat sebanyak mungkin tempat serapan air, tata ulang bangunan-bangunan yang sebabkan banjir, hal-hal seperti ini seharusnya bisa dilakukan dengan segera jauh sebelum bencana terjadi," paparnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, dengan banyaknya kejadian bencana, sudah semestinya pemerintah mengakui kesalahan bahwa selama ini visi pembangunan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Dengan mengakui kesalahan, maka pemerintah harus berani mengevaluasi semua usaha yang merusak lingkungan di hulu sungai. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan kemaslahatan penduduk dan masa depan anak cucu," demikian Riri.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021, dari total 3092 kejadian bencana terdapat 728 jiwa melayang. Mayoritas bencana yang terjadi adalah banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Akhir-akhir ini BMKG berulang kali mengeluarkan peringatan dini agar warga mewaspadai potensi cuaca ekstrem. (**)

Sumber: