Harga BBM Naik, Senator Riri : Jangan Sengsarakan Rakyat

RK ONLINE - Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar, selain juga pertamax per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Saat ini, harga per liter pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief meminta agar pemerintah tidak hanya berlindung di balik argumen BBM subsidi dialokasikan cenderung menguap ke kelompok yang tak berhak dan tidak produktif sebagai salah satu alasan penyesuaian harga BBM subsidi ini.

“Karena sebenarnya banyak pengamat yang telah menawarkan opsi lain seperti kenaikan pajak bagi orang-orang kaya, skema kenaikan untuk kendaraan mewah dan lain-lain. Pemerintah jangan puas hanya dengan memberikan satu alasan lalu lepas tangan. Berikan keterangan yang lebih dapat diterima oleh publik agar kenaikan BBM ini tidak sampai menimbulkan protes yang meluas,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (6/9/).

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, kenaikan BBM jelas akan menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga komoditas secara signifikan sehingga berimbas kepada daya beli masyarakat dan akan membuat ekonomi masyarakat lemah kian terpukul setelah sempat pulih paska dihantam oleh pandemi. 

"Jangan sengsarakan rakyat, jangan sampai masyarakat yang belum sepenuhnya pulih secara ekonomi kembali terpuruk. Apapun yang dapat pemerintah lakukan untuk menopang daya beli masyarakat, tolong lakukan dengan segera. Jangan tunggu perut masyarakat kosong, terutama mereka yang berada di lapisan terbawah yang secara ekonomi belum lagi sempat bernafas setelah dicekik oleh pandemi,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

 

BACA JUGA:Senator Riri : Selamatkan UMKM dari Kredit Bermasalah

 

Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu meminta kepada pemerintah untuk memasang telinga dengan baik atas aspirasi masyarakat yang berkembang yang menyuarakan betapa dana bantuan sosial yang akan dikucurkan masih terlalu kecil bila dibandingkan dampak besar yang akan dirasakan dengan kenaikan BBM saat ini.

“Penyalurannya juga harus sangat hati-hati, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah yang seharusnya tidak berhak terima. Libatkan kepala RT, kepala dusun atau unit-unit terkecil pemerintah dan juga orang-orang jujur yang ditokohkan masyarakat dalam pendataan agar penerima bantuan tepat sasaran. Saya secara pribadi siap menerima laporan penyelewengan yang ada,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, saat ini Komite II DPD RI tengah membahas regulasi mengenai pengembangan pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebagai ganti energi fosil yang saat ini masih menjadi primadona di seluruh dunia sebagai sumber energi utama.

“Insya Allah paling lambat pada tahun 2024 EBET ini sudah mulai dapat digunakan sebagai pengganti energi fosil yang merusak alam. Harapan saya EBET ini bukan hanya bisa menjadi energi alternatif yang menggantikan energi fosil, tapi secara harga juga bisa dijangkau oleh seluruh rakyat, bahkan yang paling miskin sekalipun untuk berdaya secara ekonomi mengembangkan dirinya sebagai hamba Allah,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (**)

Sumber: