Tidak Maksimal, Perda Bisa Ditarik

RK ONLINE - Sejumlah Peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan DPRD Kepahiang, belum begitu maksimal dijalankan oleh Pemkab Kepahiang di tengah masyarakat. Seperti contoh Perda penjualan Kopi basah dan Perda pesta malam. Seharusnya jika sudah disahkan maka harus diterapkan terhadap masyarakat. Jangan sampai sudah disahkan dengan menguras anggaran tidak sedikit, penerapan malah tidak maksimal. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepahiang, Eko Guntoro, SH mengatakan, selaku pihak yang memproses terkait aturan daerah akan terus bekerja sebagaimana mestinya. Dalam artian dalam menerbitan regulasi di daerah terlebih dahulu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). "Hanya saja jika dalam waktu berjalan ada aturan Undang-undang yang mengharuskan pembahasan, maka kita lakukan pembahasan lebih lanjut. Sebaliknya, ketika Perda itu tidak masuk kategori penting maka bisa saja dilakukan pembahasan di kemudian hari," kata Eko. Selanjutnya, Raperda yang diusulkan harus melengkapi sejumlah dokumen yang diperlukan. Dantaranya Naskah Akademik (NA) hingga sejumlah dokumen lainnya. "Jangan sampai usulan Perda yang masuk, terkesan hanya memenuhi tugas saja. Karena aturan yang diterbitkan harus sesuai dengan masyaraat dan harus dijalankan. Untuk apa kita banyak peraturan tapi tidak penah dijalankan. Maka Perda harus benar-benar kita kaji dan kita teliti," sampai Eko. Ditanya terkait kurang maksimalnya kinerja beberapa Perda yang telah disahkan, menurut Eko, nantinya akan dilakukan kajian. Perda yang telah disahkan akan dilihat, apakah bisa dijalankan maksimal di tengah masyarakat atau tidak. "Percuma saja kita sahkan aturan tapi tidak bisa dijalakan. Ketika itu kita temukan, bisa saja Perda tersebut kita tarik. Mengenai hal ini, kita tetap berkoordinasi dengan Pemkab Kepahiang," demikian Eko.   Pewarta : Epran Antoni/Krn

Sumber: