Kemendag RI Diminta Bangun Pasar Induk di Bengkulu

RK ONLINE - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan mitra kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang sangat berkepentingan untuk mengawal berbagai kebijakan agar dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah. Anggota Komite II DPD RI Hj. Riri Damayanti John Latief kembali menyuarakan agar (Kemendag) agar membangun pasar induk di Kota Bengkulu sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi di daerah ini. "Pasar induk ini juga penting untuk mengatasi semrawutnya pasar-pasar tradisional akibat sampah berserakan, PKL (pedagang kaki lima) yang belum tertata dengan baik serta parkir di bahu badan jalan," kata Riri, Rabu (2/3/22). Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, Pasar Panorama memiliki lahan yang representatif untuk dijadikan sebagai pasar induk yang dapat menyalurkan barang kebutuhan untuk pasar lain. "Sayangnya upaya perbaikan terganjal dengan kompleknya persoalan hukum di pasar tersebut. Padahal beberapa periode yang lalu pasar ini mendapatkan bantuan pusat dan bantuan itu sebenarnya masih diperlukan," ungkap Riri. Selain itu Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini juga berharap, Kemendag memiliki program inovatif seperti peningkatan kualitas warung milik rakyat kecil sehingga bisa menarik lebih banyak pembeli. "Di Bengkulu warung rakyat terlihat nelangsa berdiri di samping warung modern. Pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan warung rakyat. Jangan sampai warung rakyat habis tergilas, apalagi di era pandemi covid-19 yang masih berlangsung," ujar Riri. Baca juga : 116 Ribu Vaksin AstraZeneca Kadaluarsa Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini juga meminta agar sebelum masuk bulan Ramadan 1443 Hijriah persoalan komoditas minyak goreng di tengah-tengah masyarakat telah tuntas. "Banyak sekali keluhan baik mengenai kelangkaan, mengenai harganya yang mahal, hingga berbagai dampak yang ditimbulkan di belakangnya. Kementerian Perdagangan agar menegakkan wibawa pemerintah dengan segera mengatasi berbagai permasalah terkait minyak goreng ini," sampainya. Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini juga meminta kepada Kementerian Perdagangan agar memprioritaskan programnya di daerah-daerah miskin. "Bengkulu sebagai wilayah yang masih berbasis pertanian menyebabkan perekonomiannya masih terbilang miskin. Kata ahli, Bengkulu ini sudah harus mulai beralih ke sektor yang lebih modern seperti sektor industri dan perdagangan untuk memacu percepatan perekonomian. Jadi Kementerian Perdagangan punya hak untuk bantu Bengkulu," demikian Riri. Pewarta : **/Rls/Adv

Sumber: