Bebani Masyarakat, Senator Riri Kritisi Naiknya Harga BBM

RK ONLINE -Setelah teror banjir, mahal dan langkanya minyak goreng, beban masyarakat Bengkulu kini kembali bertambah dengan naiknya tiga jenis Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite dengan jumlah kenaikan bervariasi antara Rp 1.500 - Rp2.650 dari harga yang aktif sebelumnya, baru-baru ini. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hj. Riri Damayanti John Latief meminta agar Kementerian BUMN mengevaluasi kebijakan PT Pertamina yang menaikkan harga BBM di tengah perekonomian yang baru mulai tumbuh. Sebab menurut Riri, sampai sata ini daya beli masyarakat masih terbatas dan kemiskinan masih cukup tinggi. "Dengan naiknya BBM ini seakan-akan masyarakat diberikan ujian bertubi-tubi. Kemarin banjir, terus minyak goreng susah, sekarang BBM naik. Saya kira momen naiknya harga BBM saat ini kurang tepat," kata Riri, Selasa (15/2/22). Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menjelaskan, BBM sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh orang banyak. Seharusnya harganya dikendalikan agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat, tidak harus ikut harga pasar. "Sebagai negara yang berpancasila, Indonesia tidak boleh pasrah dengan pasar. Pertimbangkan juga perasaan masyarakat. Untuk kehidupan masyarakat negara harus jadi pelayan. Kalau masyarakat lagi miskin, pemerintah hadir dengan subsidi. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru semakin menyusahkan," harap Riri. Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menuturkan, guna mengantisipasi hal yang sama terulang kembali ke depan, tak ada salahnya Kementerian BUMN mulai melepaskan ketergantungan terhadap impor minyak. "Genjot produksi domestik. Atau percepat penggunaan energi bersih. Perubahan iklim yang terjadi sekarang membuat dunia sebenarnya sudah mulai muak dengan energi fosil dan mulai melakukan transisi ke energi bersih. Di Bengkulu sendiri jumlahnya melimpah dan saya sangat mendukung pemanfaatannya," ungkapnya. Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, Kementerian BUMN juga perlu mengevaluasi berbagai permasalahan BBM yang pernah terjadi di Bengkulu agar tidak terjadi kembali yang akhirnya menambah persoalan di tengah-tengah masyarakat. "Kebiasaan buruk yang terjadi di Bengkulu soal BBM ini adalah kelangkaan, baik subsidi ataupun non subsidi, terutama setiap akhir tahun. Apapun alasannya, tolong ini dievaluasi agar tidak lagi menjadi kebiasaan. Kasihan sopir-sopir angkutan," pungkas Riri. Pewarta : **/Rls/Adv

Sumber: