Rencana Impor Menteri Perdagangan Bisa Buyarkan Bengkulu Jadi Penopang Swasembada Beras

RK ONLINE - Dunia pertanian Indonesia heboh setelah Menteri Perdagangan, M Lutfi menyatakan akan mengambil kebijakan impor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton, untuk menambah cadangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief mengatakan, perlu pembuktian secara jelas mengenai kebijakan impor beras menjelang panen raya tersebut benar - benar tidak merugikan bagi pihak mayoritas petani. "Belum lama ini bersama Menteri Pertanian, Bengkulu sudah digadang - gadang menjadi salah satu provinsi yang menopang swasembada beras. Rencana tersebut akan sulit terwujud kalau beras impor membuat harga gabah petani merosot," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (25/3/2021). Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini mengimbau semua pihak terkait di Bengkulu, tidak kendor di dalam mengatasi defisit kesiapan pangan di bidang beras. Mengingat Menteri Pertanian sudah berjanji akan membantu Bumi Rafflesia untuk meningkatkan surplus beras yang ada. "Imbangi pembangunan kebun - kebun karet dan sawit dengan pembukaan sawah - sawah baru di lahan - lahan baru. Lahan di Provinsi Bengkulu itu cukup luas. Mentan mau kasih carikan varietas unggul, juga pemupukan. Kalau pun tidak surplus, minimal Bengkulu bisa penuhi kebutuhan pangannya sendiri. Isu beras impor jangan buat usaha ini kendor," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief. Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini kembali menyuarakan pentingnya nasionalisme ekonomi, dalam bentuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Untuk menyelamatkan perekonomian bangsa yang terpukul pandemi covid-19. "Saya yakin, demi menjalankan imbauan presiden ini Bulog akan semakin gencar menyerap beras petani. Saya optimis pemerintah tetap berpihak kepada petani dan tak gegabah dalam mengambil kebijakan impor beras," tutur Hj Riri Damayanti John Latief. Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga menyarankan agar pemerintah mengarahkan energinya untuk terus mengembangkan pertanian seperti membuat harga pupuk berkualitas terjangkau bagi para petani ketimbang merespon dan membalas kecaman atas kebijakan impor beras. "Ketika semua sibuk berpolemik, negara lain terus mengembangkan kedaulatan pangannya dengan memacu jumlah produksi berasnya, memberdayakan petaninya, diwadahkan di organisasi, ada yang maju karena koperasi. Mari fokus mewujudkan kedaulatan pangan dengan hal-hal yang produktif, bukan konsumtif," demikian ajak Hj Riri Damayanti John Latief. Untuk diketahui, meski harus menghadapi banyak kecaman, Kementerian Perdagangan tetap memutuskan akan mengambil kebijakan impor beras. Menteri Perdagangan M Lutfi menyatakan siap mundur dari jabatannya bila kebijakan ini ternyata salah. Redaksi 

Sumber: