Waka Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Ajak Pemprov Bengkulu Tolak BPJS Kesehatan

RK ONLINE – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang juga anggota Fraksi Amanat Keadilan Dempo Xler S.IP, M.AP mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menolak program layanan kesehatan nasional BPJS.

"Kami dalam rapat saat Kongres PAN beberapa waktu lalu, seluruh Fraksi PAN se-Indonesia menolak kenaikan iuran BPJS. Bila perlu negara mensubsidi secara penuh untuk layanan kesehatan masyarakat. Khusus Bengkulu, saya dari Fraksi PAN Bengkulu menolak BPJS. Bila perlu di Bengkulu ini pemerintah hapus BPJS," kata Dempo, Minggu (23/02/2020).

Menurut politisi PAN ini, belajar dari daerah lain seperti di Lahat bisa menolak serta tidak mengikuti program layanan kesehatan BPJS. "Lahat bisa tanpa BPJS. Bagaimana tekhnis pemerintah daerah menanggulangi untuk layanan jaminan kesehatan, itu nanti silakan dicari metodenya," papar Dempo.

Dijelaskan Dempo, sebelumnya Pemprov Bengkulu ada Jamkesprov yang langsung dikelola melalui APBD dan rumah sakit daerah tanpa ada pihak ketiga BPJS. "Kenapa kita mengusulkan demikian?. Karena BPJS ini rakyat belum bayar tidak bisa berobat, sudah bayar pun masih ditanya rumah sakit kenapa lambat bayar. Ternyata BPJS nya yang lambat membayar kerumah sakit jadikan ini seperti lingkaran setan," jelasnya.

"Lebih baik tidak usah pakai BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana solusinya?, iuran dari pemerintah untuk menanggulangi melalui APBD bekerjasama dengan rumah sakit," terang Dempo.

Diceritakan Dempo, Palembang pernah ada namanya jaminan kesehatan semesta. Bengkulu juga dulu pernah ada Jamkesprov, silahkan masyarakat bersama pemerintah daerah mencari regulasinya.

"Misalnya seperti di Kota Bengkulu, itu ada program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) swadaya masyarakat bisa. Masyarakat patungan, bahkan bisa melebihi BPJS kemampuan menanggulangi kesehatannya," ujarnya lagi.

Saya beberapa kali melakukan advokasi terhadap warga masyarakat Kota Bengkulu dengan program JSPS dan berhasil. Ketika kami reses beberapa waktu lalu, itu hampir seluruh masyarakat mengeluhkan soal BPJS," demikian Dempo. Pewarta : Febri Yulian Editor     : Candra Hadinata 

Sumber: