Pemkab Kepahiang Cari Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, Rp181 Miliar Diusulkan ke Pusat!

Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus mengupayakan dan mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk daerah. Baru-baru ini Pemkab Kepahiang melakukan audiensi bersama dengan Sekretaris Deputi Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan RI, pada kesempatan itu, kata Bupati Kepahiang H. Zurdinata, S.Ip Pemkab Kepahiang mengusulkan Rp181 miliar untuk peningkatan infrastruktur.

BACA JUGA:Oknum Kapus di Rejang Lebong Dimintai Klarifikasi, Benarkah Berkaitan dengan Kapus Non Aktif di Kepahiang?

BACA JUGA:Hompimpah Bengkulu 2025, Pelestarian Budaya Sekaligus Upaya Melawan Gempuran Gadget

Usulan peningkatan infrastruktur jalan, dikatakan bupati, sebagai langkah antisipatif menghadapi kebijakan efesiensi anggaran tahun 2026 yang membatasi kapasitas daerah dalam membiayai proyek-proyek skala besar. Bupati Zurdinata mengatakan, bahwa kebijakan efesiensi anggaran nasional tahun 2026 berdampak langsung pada kemampuan daerah menjalankan proyek besar yang membutuhkan pembiayaan signifikan.

BACA JUGA:Trik Cepat Cair! Ini 5 Game Ringan Terbukti Beri Saldo DANA Gratis Rp95.000

BACA JUGA:DPPKBP3A Beri Pendampingan Psikis Pada Siswi SMA Korban Pelecehan Oknum Guru Olahraga, Ada Korban Lain?

"Karena efesiensi anggaran, daerah harus selektif dan kreatif. Tidak semua pembangunan bisa kita lakukan dengan APBD, maka Pemkab Kepahiang mengajukan usulan ini agar dapat dibiayai melalui APBN, Rp181 miliar sudah kita usulkan, ada jalan, jembatan dan irigasi juga," jelas bupati.

BACA JUGA:Sambil Belajar Matematika, Klaim Saldo DANA dari Aplikasi Penghasil Uang Macha

BACA JUGA:Pamit Cari Kerja IRT Asal Kepahiang Dilaporkan Hilang, Ini Ciri-Cirinya!

Kebijakan efesiensi anggaran sendiri, merupakan langkah pemerintah pusat dalam menata kembali belanja negara, memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, serta mengalihkan dana ke program-program prioritas nasional. Pemkab Kepahiang berharap seluruh usulan dapat masuk dalam prioritas pembangunan Kementerian PUPR tahun anggaran 2026.

 

Jika disetujui, proyek-proyek ini akan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghadirkan layanan sanitasi.

BACA JUGA:Bupati Kepahiang Dorong Optimalisasi Pajak dan Retribusi Ditengah Penyesuaian Dana Pusat

BACA JUGA:Program Ashar Mengaji, Penyuluh KUA Bina Anak-Anak Hingga Remaja Baca Tulis Al-Qur'an

Sumber: