Tata Kelola Keuangan Desa, Pemkab Kepahiang Dorong Penggunaan Siskeudes
Tata Kelola Keuangan Desa, Pemkab Kepahiang Dorong Penggunaan Siskeudes--Reka Fitriani
Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang mendorong pemerintah desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola dana desa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang Iwan Zamzam Kurniawan, SH melalui Sekretaris Deva Yurita Ambarini, Mp menjelaskan hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dari APBN cukup besar.
BACA JUGA:14 Unit Armada Angkutan Sampah Siap Beroperasi, Kecamatan Kepahiang Dorong Kesiapan KUB!
BACA JUGA:Dapatkan Saldo DANA Gratis Rp170ribu, Cuma Dengan Main Game Penghasil Uang Ini!
Melalui Siskeudes, kata Deva, Pemerintah Desa diminta terus berupaya melakukan penguatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
BACA JUGA:Anjlok Lagi, Harga Kopi di Kepahiang Sentuh Rp40ribu Perkilogram
BACA JUGA:Pemberkasan Syarat NI PPPK Kepahiang Rampung, BKDPSDM Rekap dan Kirim ke BKN
"Siskeudes merupakan alat bantu bagi pemerintah desa dalam menata dan mengelola keuangan desa, aplikasi ini telah dibangun dan dikembangkan oleh Kemendagri yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka dari itu kita berharap Pemdes mengupgrade Siskeudes terbaru," ujar Deva.
BACA JUGA:Terbukti Membayar Langsung ke Saldo DANA, Ini 3 Game Penghasil Uang!
BACA JUGA:Kemenag Kepahiang Tekankan Pentingnya Perlindungan Hak Guru dan Siswa
Deva mengatakan, Siskeudes menjamin sekaligus memastikan bahwa aplikasi ini menjadi alat kerja yang efektif dan efisien dalam membantu pemerintah desa menata serta mengelola keuangan desanya. Saat ini, kata Deva, aplikasi Siskeudes versi 2.0.7 rilis 2 tahun 2025, dimana mengalami peningkatan dibanding aplikasi sebelumnya.
"Ada beberap fitur yang diperbaharui dalam aplikasi Siskeudes versi terbaru ini, yaitu soal pajak yang terkoneksi langsung on spam dan Dirjen Pajak (DJP)," jelas Deva.
BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Sinergi Program Pengelolaan Tanah Nasional
BACA JUGA:Banyak Sekolah Pinggiran Kekurangan Guru
Sumber:
- Share:
