Radarkepahiang.id - Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi pengurangan dana transfer pusat yang signifikan, termasuk pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar Rp196 miliar. Pemkab Kepahiang resmi melakukan efesiensi anggaran secara besar-besaran menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
BACA JUGA:Main Game di APK Penghasil Saldo DANA Nuts Heist Bisa Klaim Hingga Rp200 ribu
BACA JUGA:Pelajar Kepahiang Luka-Luka, Diduga Terlibat Perkelahian Bersenjata Tajam
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd MH menyatakan bahwa kebijakan ini adalah strategis dalam menerapkan prinsip 'money follow priority' atau penganggaran yang berfokus pada program-program unggulan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
BACA JUGA:Minim Anggaran, Pemkab Kepahiang Berpotensi Lakukan Pinjaman Daerah?
BACA JUGA:Musim Penghujan Rawan Bencana, Polres Kepahiang Tegaskan Sinergi Tanggap Bencana
"Pada prinsipnya daerah tidak bisa menghindari realitas berkurangnya dana transger ke daerah. Oleh karena itu, efesiensi menjadi kunci. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang menelaah kembali dan menyinkronkan seluruh pos belanja yang selama ini dianggap tidak mendesak," jelas Sekda Hartono.
BACA JUGA:Polres Kepahiang Ungkap Keterlibatan 3 Kades Dalam Perkara Dugaan Korupsi Proyek BBWSS!
Menurutnya efesiensi belanja yang tidak mendesak menyasar kegiatan rutin yang dianggap berpotensi dikurangi tanpa menganggu pelayanan dasar, seperti makan dan minum pengurangan alokasi untuk kegiatan seremonial. Kemudian pengadaan ATK, hingga biaya perjalanan dinas yang akan ditinjau ulang urgensi dan frekuensi perjalanan dinas.
BACA JUGA:Dapatkan Rp500ribu, Cukup Nonton Video Tanpa Modal
BACA JUGA:Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Hadirkan Inovasi Gila dan Kejutan Tak Terduga!
Sekda Hartono menegaskan, penyisiran yang dilakukan TAPD secara maraton bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang terbatas benar-benar disalurkan ke sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Upaya kehati-hatian kami pastikan APBD TA 2026 harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Sekda.