Radarkepahiang.id - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024 ditargetkan senilai Rp 1,8 Miliar. Badan Keuangan Daerah (BKD) menargetkan PAD dari sektor PBB-P2 tersebut dapat meningkat sekitar 10 persen, hal ini dimungkinkan lantaran adanya wajib pajak baru.
Kepala BKD Kepahiang Jono Antoni, S.Sos M.Si melalui Kabid Pendapatan Amarullah Mutaqin, SE M.Ap menjelaskan, sejak Maret lalu pihaknya sudah mulai mendistribusikan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk desa-desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
BACA JUGA:Jadi Identitas Kependudukan Digital, Masyarakat Wajib Aktifkan e-KTP
BACA JUGA:Gagahi Pelajar, Oknum Mahasiswa Terancam 15 Tahun Penjara
"Total ada 56.000 SPPT PBB-P2 yang akan kita distribusikan secara langsung ke tingkat kecamatan-kecamatan untuk di sampaikan ke desa dan kelurahan. Target kita, PAD dari sektor PBB ini dapat meningkat 10 persen, dari target Rp 1,8 miliar," jelas Amarullah.
Sejak didistribusikannya SPPT tersebut, dijelaskan Amarullah, pihaknya mengingatkan agar wajib pajak untuk sesegera mungkin menyelesaikan tunggakan PBB-P2, mengingat batas akhirnya ialah 30 September. Jika melewati ketentuan itu, maka wajib pajak dikenakan denda 2 persen setiap bulan dari total tunggakan pajak.
BACA JUGA:Rapat Lanjutan, Seksi Penyelenggara Kristen Bagi Tugas Persiapan Natal
BACA JUGA:Hari Ini Pendaftaran Pengawas TPS Ditutup!
"Maka kita mengingatkan agar piutang PBB-P2 untuk dapat diselesaikan setelah menerima SPPT ini, karena ada keharusan denda apabila melewati tenggat waktunya," ujar Amarullah.