Selain itu ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ini menegaskan jika selain beroperasi di luar masa berlaku HGU tersebut, sampai saat ini PT. TUMS juga tidak memberikan kontribusi apapun untuk Kabupaten Kepahiang.
Buktinya saja lanjut Edwar, jalan di area perusahaan masih tergolong tidak layak sehingga PT TUMS dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk ikut serta membangun daerah.
"Tidak ada kontribusinya untuk daerah, jalannya saja masih memprihatinkan. Padahal seyogyanya jika memang tujuannya juga bagus, CSR yang dihasilkan bisa untuk membantu sejumlah fasilitas umum dan kesehatan, seperti sekolah, puskesmas atau minimal bangun jalan yang layak di sekitar perusahaan mereka itu sendiri," singkatnya.