Salah satu diantaranya melalui pajak bumi dan bangunan yang perlu dihitung real masing-masing desa dan kelurahan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak terjadi kebocoran data.
"Kemudian kami Fraksi PKB mengingatkan pihak pemerintah daerah, untuk melakukan pengecekan kembali keseluruhan anggaran yang sudah ditetapkan dalam belanja tidak terduga. Jangan sampai muncul persepsi yang negatif di setiap OPD," jelas Dwi.
BACA JUGA:INGAT! Mulai Sekarang Pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram Wajib Pakai KTP
Di sisi lain juru bicara Fraksi Demokrat, Nanto Usni membeberkan pandangannya terkait dengan pertanggungjawaban APBD TA 2023. Dia meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang alasan mengapa sumber pendapatan daerah tidak mengelami pertumbuhan progresif, sebagaimana dicanangkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2023.
"Fraksi Demokrat memandang bahwa Silpa merupakan sebuah kerugian besar bagi proses pembangunan demi kemaslahatan warga Kepahiang, apa lagi Silpa merupakan indikasi bahwa telah terjadi upaya pemerintah daerah untuk menahan belanja. Kemudian diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber PAD yang dimiliki daerah," ujar Nanto Usni.
Berbeda dengan pandangan yang disampaikan juru bicara Fraksi GPPIS, Franco Escobar, S.Kom. Fraksi ini mengaku sangat mengapresiasi Pemkab Kepahiang yang berusaha mendapatkan opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut dari BPK RI.
BACA JUGA:'Tolak' Cairkan Dana Kelurahan, 12 Lurah di Kepahiang Segera Dipanggil Pemkab Kepahiang
Begitu juga dengan PAD yang realisasinya melebihi target pada tahun anggaran 2023. Yakni dari target Rp 40.605.270.417,00 realisasinya mencapai Rp 41.855.139.061,46.
"Dengan adanya Silpa hingga Rp 23 miliar, harus dimanfaatkan dengan tepat guna untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Tentunya harus dengan perencanaan dan analisa yang matang supaya target yang ingin dicapai sesuai dengan agenda yang sudah disusun," demikian Franco.