"Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara," ungkap Anas.
Selain pemetaan SDM aparatur, Anas menekankan tanggung jawab KemenPAN-RB dalam menyiapkan tata kelola pemerintahan di IKN. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi menjadi fokus utama untuk mendukung transformasi digital pemerintahan.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Tegaskan Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Dipercepat
"Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technologi (GovTech) yang juga sedang kami siapkan," jelas Anas.
Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di IKN, dibutuhkan implementasi SPBE yang baik, interkoneksi data, interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi, serta standar sistem dan keamanan informasi. Proses bisnis tematik cross-cutting, integrasi layanan digital berbagi pakai, dan shared office juga menjadi elemen penting dalam persiapan ini.
BACA JUGA:MenPANRB Ungkap Skenario Pemindahan ASN ke IKN Sudah Disiapkan, Simak Penjelasannya!